QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Satu QR Code untuk semua Payment

NO	Kategori / Usaha	Keterangan
1	Alkohol	Tidak Diperbolehkan
2	Artefak/Barang Antik	Tidak Diperbolehkan
3	Bagian/Organ Manusia (Ginjal, Mata, dll)	Tidak Diperbolehkan
4	Barang curian (curanmor)	Tidak Diperbolehkan
5	Barang Mistis (jimat, perdukunan)	Tidak Diperbolehkan
6	Barang dengan label salah	Tidak Diperbolehkan
7	Produk yang bukan produk asli	Tidak Diperbolehkan
8	Produk dengan nama merk terdaftar	Tidak Diperbolehkan
9	Produk MLM	Tidak Diperbolehkan
10	Barang yang mengandung unsur SARA	Tidak Diperbolehkan
11	Buku, CD, DVD, Software Bajakan	Tidak Diperbolehkan
12	Barang Black Market (selundupan)	Tidak Diperbolehkan
13	Ganja	Tidak Diperbolehkan
14	Narkotika	Tidak Diperbolehkan
15	Sharing akun apps premium	Tidak Diperbolehkan
16	Mesin Slot dan peralatan judi lainnya	Tidak Diperbolehkan
17	Tiket Lotre	Tidak Diperbolehkan
18	Obat yang tidak terdaftar di BPOM	Tidak Diperbolehkan
19	Kosmetik yang tidak terdaftar BPOM	Tidak Diperbolehkan
20	Barang pornografi dan sejenisnya	Tidak Diperbolehkan
21	Barang sex toys dan sejenisnya	Tidak Diperbolehkan
22	Gestun / Pencairan limit pada aplikasi pembayaran (Kartu Kredit, Kredivo, akulaku, Spaylater, dll)	Tidak Diperbolehkan
23	Cetakan / barang yang dapat mengganggu stabilitas nasional	Tidak Diperbolehkan
24	Perlengkapannya yang dapat menunjang perampokan/pencurian	Tidak Diperbolehkan
25	Barang lain yang melanggar hukum Indonesia	Tidak Diperbolehkan
26	Dokumen resmi dan sertifikat	Tidak Diperbolehkan
27	Mailing list / informasi pribadi	Tidak Diperbolehkan
28	Makanan yang diklaim obat-obatan, makanan berbahaya	Tidak Diperbolehkan
29	Perangkat, meterai, saham dan mata uang palsu	Tidak Diperbolehkan
30	Merchant yang berada di lokasi berisiko tinggi: Ogan Komering Ilir	Tidak Diperbolehkan
31	Merchant menjual jasa modifikasi aplikasi berbayar menjadi gratis	Tidak Diperbolehkan
32	Merchant ecommerce: Akun dengan penjualan N/A (saat di search toko tersebut ada informasi tidak aktif melebihi 1 bulan)	Tidak Diperbolehkan
33	Merchant ecommerce: Nama merchant tidak ditemukan saat disearch di ecommerce shopee/tokped	Tidak Diperbolehkan
34	Franchise namun tidak memiliki izin	Tidak Diperbolehkan
35	Merchant Arisan	Tidak Diperbolehkan
36	Merchant Lowongan Kerja	Tidak Diperbolehkan
37	Jasa jual Tugas/Matakuliah/Gelar	Tidak Diperbolehkan
38	Jasa Dating dan/atau Prostitusi	Tidak Diperbolehkan
39	Jasa Screen Record dan Screen Capture	Tidak Diperbolehkan
40	Jasa Script Bot Whatsapp	Tidak Diperbolehkan

Bank Indonesia (BI) memiliki peraturan untuk mencegah penggunaan sistem pembayaran, termasuk QRIS, dalam pendanaan terorisme. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, BI mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Langkah Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh BI

Penerapan APU PPT Berbasis Risiko: BI mengwajibkan penyelenggara jasa pembayaran untuk mengidentifikasi dan memahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Pemblokiran Dana: BI meneruskan informasi Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dari POLRI kepada penyelenggara dan mewajibkan pemblokiran dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT.
Kerja Sama dengan Otoritas: BI bekerja sama dengan otoritas terkait seperti PPATK, POLRI, dan lainnya untuk mencegah pendanaan terorisme.

Jadi, secara implisit, Bank Indonesia melarang penggunaan akun QRIS untuk mendanai terorisme melalui penerapan peraturan APU PPT dan kewajiban pemblokiran dana bagi terduga teroris.