QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Satu QR Code untuk semua Payment

NO	Kategori / Usaha	Keterangan
1	Alkohol	Tidak Diperbolehkan
2	Artefak/Barang Antik	Tidak Diperbolehkan
3	Bagian/Organ Manusia (Ginjal, Mata, dll)	Tidak Diperbolehkan
4	Barang curian (curanmor)	Tidak Diperbolehkan
5	Barang Mistis (jimat, perdukunan)	Tidak Diperbolehkan
6	Barang dengan label salah	Tidak Diperbolehkan
7	Produk yang bukan produk asli	Tidak Diperbolehkan
8	Produk dengan nama merk terdaftar	Tidak Diperbolehkan
9	Produk MLM	Tidak Diperbolehkan
10	Barang yang mengandung unsur SARA	Tidak Diperbolehkan
11	Buku, CD, DVD, Software Bajakan	Tidak Diperbolehkan
12	Barang Black Market (selundupan)	Tidak Diperbolehkan
13	Ganja	Tidak Diperbolehkan
14	Narkotika	Tidak Diperbolehkan
15	Sharing akun apps premium	Tidak Diperbolehkan
16	Mesin Slot dan peralatan judi lainnya	Tidak Diperbolehkan
17	Tiket Lotre	Tidak Diperbolehkan
18	Obat yang tidak terdaftar di BPOM	Tidak Diperbolehkan
19	Kosmetik yang tidak terdaftar BPOM	Tidak Diperbolehkan
20	Barang pornografi dan sejenisnya	Tidak Diperbolehkan
21	Barang sex toys dan sejenisnya	Tidak Diperbolehkan
22	Gestun / Pencairan limit pada aplikasi pembayaran (Kartu Kredit, Kredivo, akulaku, Spaylater, dll)	Tidak Diperbolehkan
23	Cetakan / barang yang dapat mengganggu stabilitas nasional	Tidak Diperbolehkan
24	Perlengkapannya yang dapat menunjang perampokan/pencurian	Tidak Diperbolehkan
25	Barang lain yang melanggar hukum Indonesia	Tidak Diperbolehkan
26	Dokumen resmi dan sertifikat	Tidak Diperbolehkan
27	Mailing list / informasi pribadi	Tidak Diperbolehkan
28	Makanan yang diklaim obat-obatan, makanan berbahaya	Tidak Diperbolehkan
29	Perangkat, meterai, saham dan mata uang palsu	Tidak Diperbolehkan
30	Merchant yang berada di lokasi berisiko tinggi: Ogan Komering Ilir	Tidak Diperbolehkan
31	Merchant menjual jasa modifikasi aplikasi berbayar menjadi gratis	Tidak Diperbolehkan
32	Merchant ecommerce: Akun dengan penjualan N/A (saat di search toko tersebut ada informasi tidak aktif melebihi 1 bulan)	Tidak Diperbolehkan
33	Merchant ecommerce: Nama merchant tidak ditemukan saat disearch di ecommerce shopee/tokped	Tidak Diperbolehkan
34	Franchise namun tidak memiliki izin	Tidak Diperbolehkan
35	Merchant Arisan	Tidak Diperbolehkan
36	Merchant Lowongan Kerja	Tidak Diperbolehkan
37	Jasa jual Tugas/Matakuliah/Gelar	Tidak Diperbolehkan
38	Jasa Dating dan/atau Prostitusi	Tidak Diperbolehkan
39	Jasa Screen Record dan Screen Capture	Tidak Diperbolehkan
40	Jasa Script Bot Whatsapp	Tidak Diperbolehkan

Bank Indonesia (BI) has regulations to prevent the use of payment systems, including QRIS, in terrorist financing. Based on Bank Indonesia Regulation No.19/10/PBI/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing for Non-Bank Payment System Service Providers and Non-Bank Foreign Exchange Business Activities Providers, BI requires payment service providers to implement Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) programs.

BI's Measures to Prevent Terrorist Financing

Risk-Based AML CFT Implementation: BI requires payment service providers to identify and understand the risks of money laundering and terrorist financing.
Fund Freezing: BI forwards the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) from the National Police to service providers and mandates the freezing of funds belonging to individuals or corporations listed in the DTTOT.
Collaboration with Authorities: BI collaborates with relevant authorities such as the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), the National Police, and others to prevent terrorist financing.

Thus, implicitly, Bank Indonesia prohibits the use of QRIS accounts to finance terrorism through the implementation of AML CFT regulations and the obligation to freeze funds of suspected terrorists.